EDUKASI NARKOBA DAN MIRAS TERHADAP HUKUM PERDATA BAGI GENERASI EMAS

Ar Rahiim Innash, Hani Irhamdessetya, Vicentius Simon Suyanto — Fri, 21 Aug 2026 00:00:00 +0000

Drug and alcoholic beverage abuse is a multidimensional problem that not only causes health impacts and criminal consequences but also affects civil legal relations. The abuse of these substances may influence legal capacity, freedom of consent, contract validity, liability for unlawful acts, parental responsibility, and victims’ rights to compensation. This community service activity aims to improve young people’s legal knowledge and awareness regarding the dangers of drugs and alcoholic beverages from the perspective of civil law. The activity was conducted using participatory legal education through interactive lectures, case discussions, problem-solving simulations, and evaluation by pre-test and post-test. The materials covered the definition of narcotics and alcoholic beverages, contract validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, lawful cause, unlawful acts under Article 1365, liability for the acts of others under Article 1367, and consumer protection. Normatively, an agreement whose object or purpose concerns the unlawful distribution of narcotics fails to satisfy the requirement of a lawful cause. A person who, under the influence of drugs or alcohol, causes damage to another party may also be held civilly liable when the elements of an unlawful act are proven. The activity indicates increased participant understanding of civil consequences, compensation mechanisms, and the importance of prevention involving families, educational institutions, and communities. Contextual legal education is necessary to develop a healthy, legally aware, responsible golden generation capable of protecting itself from drug and alcohol abuse.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan dan konsekuensi pidana, tetapi juga berimplikasi terhadap hubungan hukum perdata. Penyalahgunaan kedua jenis zat tersebut dapat memengaruhi kecakapan bertindak, kebebasan memberikan persetujuan, keabsahan perjanjian, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, tanggung jawab orang tua, serta hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda mengenai bahaya narkoba dan minuman keras dalam perspektif hukum perdata. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi penyelesaian masalah, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi kegiatan meliputi pengertian narkoba dan minuman beralkohol, keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab yang halal, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, dan perlindungan konsumen. Secara normatif, perjanjian yang objek atau tujuannya berkaitan dengan peredaran narkotika secara melawan hukum tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Seseorang yang karena pengaruh narkoba atau minuman keras menimbulkan kerugian kepada pihak lain juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sepanjang unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada aspek konsekuensi perdata, mekanisme ganti kerugian, dan pentingnya tindakan pencegahan berbasis keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan hukum yang kontekstual diperlukan untuk membentuk generasi emas yang sehat, sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu melindungi dirinya dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING PADA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI DESA KRISIK

Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000

Stunting is a chronic health problem that hinders physical growth, cognitive development, and increases children's vulnerability to serious diseases in adulthood. Prevention and reduction of stunting prevalence must begin before pregnancy, continue during pregnancy, and be maintained until the first 1,000 days of a child's life. This study reviews the literature, Indonesian government programs, and WHO guidelines to identify effective nutritional interventions, nutrition education, and improved health services, with a focus on Krisik Village. The findings indicate that pregnant women who consume a balanced diet, receive iron and folic acid supplementation, and undergo regular antenatal check-ups have a lower risk of stunting in their children. For infants, practices such as exclusive breastfeeding, providing nutritious complementary foods, complete immunization, and periodic growth monitoring have been proven to reduce the incidence of stunting. Nutrition education for parents and health workers also plays an important role in changing eating behaviors and raising awareness of the importance of nutrition during the first 1,000 days. In conclusion, efforts to reduce stunting require a multisectoral approach that integrates health services, social programs, and community empowerment. Comprehensive interventions from pre-pregnancy through the end of the first 1,000 days can have a significant impact on reducing stunting rates in Indonesia, particularly in Krisik Village.

ABSTRAK

Stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit berat di masa dewasa. Pencegahan dan penurunan prevalensi stunting harus dimulai sejak pra‑kehamilan, berlanjut selama kehamilan, dan terus dipertahankan hingga 1 000 hari pertama kehidupan anak. Penelitian ini meninjau literatur, program pemerintah Indonesia, serta pedoman WHO untuk mengidentifikasi intervensi nutrisi, edukasi gizi, dan peningkatan layanan kesehatan yang efektif, dengan fokus pada Desa Krisik. Hasil kajian menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menerima suplementasi zat besi dan asam folat, serta menjalani pemeriksaan antenatal secara rutin memiliki risiko stunting yang lebih rendah pada anaknya. Pada anak balita, praktik pemberian ASI eksklusif, penyediaan makanan pendamping yang bernutrisi, imunisasi lengkap, dan pemantauan pertumbuhan secara periodik terbukti dapat mengurangi kejadian stunting. Pendidikan gizi bagi orang tua dan tenaga kesehatan juga berperan penting dalam mengubah perilaku makan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya nutrisi pada 1 000 hari pertama. Kesimpulannya, upaya penurunan stunting memerlukan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan layanan kesehatan, program sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Intervensi komprehensif sejak pra‑kehamilan hingga akhir periode 1 000 hari pertama dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, khususnya di Desa Krisik.

Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia (Indonesian Journal of Independent Community Empowerment)

EDUKASI NARKOBA DAN MIRAS TERHADAP HUKUM PERDATA BAGI GENERASI EMAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING PADA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI DESA KRISIK