EDUKASI NARKOBA DAN MIRAS TERHADAP HUKUM PERDATA BAGI GENERASI EMAS

Authors

  • Ar Rahiim Innash Universitas Ngudi Waluyo
  • Hani Irhamdessetya Universitas Ngudi Waluyo
  • Vicentius Simon Suyanto Universitas Ngudi Waluyo

DOI:

https://doi.org/10.35473/jpmmi.v9i2.778

Keywords:

legal education; drugs; alcoholic beverages; civil law; unlawful acts; golden generation.

Abstract

Drug and alcoholic beverage abuse is a multidimensional problem that not only causes health impacts and criminal consequences but also affects civil legal relations. The abuse of these substances may influence legal capacity, freedom of consent, contract validity, liability for unlawful acts, parental responsibility, and victims’ rights to compensation. This community service activity aims to improve young people’s legal knowledge and awareness regarding the dangers of drugs and alcoholic beverages from the perspective of civil law. The activity was conducted using participatory legal education through interactive lectures, case discussions, problem-solving simulations, and evaluation by pre-test and post-test. The materials covered the definition of narcotics and alcoholic beverages, contract validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, lawful cause, unlawful acts under Article 1365, liability for the acts of others under Article 1367, and consumer protection. Normatively, an agreement whose object or purpose concerns the unlawful distribution of narcotics fails to satisfy the requirement of a lawful cause. A person who, under the influence of drugs or alcohol, causes damage to another party may also be held civilly liable when the elements of an unlawful act are proven. The activity indicates increased participant understanding of civil consequences, compensation mechanisms, and the importance of prevention involving families, educational institutions, and communities. Contextual legal education is necessary to develop a healthy, legally aware, responsible golden generation capable of protecting itself from drug and alcohol abuse.

 

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan dan konsekuensi pidana, tetapi juga berimplikasi terhadap hubungan hukum perdata. Penyalahgunaan kedua jenis zat tersebut dapat memengaruhi kecakapan bertindak, kebebasan memberikan persetujuan, keabsahan perjanjian, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, tanggung jawab orang tua, serta hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda mengenai bahaya narkoba dan minuman keras dalam perspektif hukum perdata. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi penyelesaian masalah, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi kegiatan meliputi pengertian narkoba dan minuman beralkohol, keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab yang halal, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, dan perlindungan konsumen. Secara normatif, perjanjian yang objek atau tujuannya berkaitan dengan peredaran narkotika secara melawan hukum tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Seseorang yang karena pengaruh narkoba atau minuman keras menimbulkan kerugian kepada pihak lain juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sepanjang unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada aspek konsekuensi perdata, mekanisme ganti kerugian, dan pentingnya tindakan pencegahan berbasis keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan hukum yang kontekstual diperlukan untuk membentuk generasi emas yang sehat, sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu melindungi dirinya dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BNN, H. (2023). Wujudkan Generasi Anti Narkotika, BNN RI Gencar Sosialisasi Bahaya Narkotika. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://bnn.go.id/wujudkan-generasi-anti-narkotika-bnn-ri-gencar-sosialisasi-bahaya-narkotika/

BNN, H. (2024). HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/

BNN, H. (2025a). BNN EDUKASI MABA UI, CEGAH NARKOBA DI KALANGAN REMAJA. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://bnn.go.id/bnn-edukasi-maba-ui-cegah-narkoba-di-kalangan-remaja/

BNN, H. (2025b). DARI DATA KE AKSI: BNN PERKUAT STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA BERBASIS RISET KOMPREHENSIF. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/

BPK, P. (n.d.). batal demi hukum. Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium?indeks=null&keywords=batal+demi+hukum

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA , Dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Impor Minuman Beralkohol , Perlu Melakukan Perubahan Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kelima (2018).

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 (2014).

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023, 1 (2023).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (2011).

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (2013).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (2009).

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM. Smart Law Journal, 2(2), 114–123.

Downloads

Published

2026-08-21

How to Cite

Ar Rahiim Innash, Hani Irhamdessetya, & Suyanto, V. S. (2026). EDUKASI NARKOBA DAN MIRAS TERHADAP HUKUM PERDATA BAGI GENERASI EMAS. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia (Indonesian Journal of Independent Community Empowerment), 9(2), 47–54. https://doi.org/10.35473/jpmmi.v9i2.778